Sebanyak 11.064 pengendara baik roda dua dan empat yang diberikan sanksi tilang sepanjang Operasi Zebra Kapuas 2016, yang digelar selama 14 hari, mulai 16 hinggga 30 November 2016, kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes (Pol) Suhadi SW.
"Sanksi tilang sebanyak 11.064 kasus, dan teguran sebanyak 4.330 kasus yang tersebar diseluruh Polres lingkungan Polda Kalbar," kata Suhadi SW di Pontianak, Kamis.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, ternyata pelanggaran yang paling tinggi didominasi oleh karyawan swasta mencapai 6.890 pelanggaran, disusul pelajar dan mahasiswa 2.534 pelanggaran, ASN (Aparatur Sipil Negara) 488 pelanggaran, sopir 228 pelanggaran, dan lain lain 924 pelanggar.
"Sementara itu korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan," ungkapnya.
Dimana tahun 2015 ketika dilaksanakan Operasi Zebra Kapuas terjadi 45 kasus kecelakaan lalu lintas, atau menurun dibanding tahun 2016, yakni sebanyak 11 kasus, dengan meninggal dunia dari 16 orang turun menjadi lima orang, demikian juga korban luka berat dari 40 orang turun menjadi delapan orang, kerugian materiil mengalami penurunan dari Rp124 juta turun menjadi Rp69 juta.
"Dengan demikian Operasi Zebra Kapuas tahun ini bisa dikategorikan berhasil, karena target targetnya telah tercapai, angka korban meninggal dunia dan luka berat juga mengalami penurunan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Suhadi menambahkan, gambaran dinamika operasional lalu lintas, dimana penindakan tilang dalam Operasi Zebra Kapuas 2016, mengalami kenaikan sebesar 1.572 perkara atau 16,56 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan penindakan pelanggaran dengan teguran mengalami kenaikan 2.900 perkara atau 202,8 persen.
Kemudian, bila dibandingkan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2015 dengan Operasi Zebra Kapuas 2016, yakni jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan 34 kasus atau 75,56 persen; korban meninggal dunia turun 11 orang atau turun 68,75 persen; korban luka berat turun 32 orang atau turun 80 persen; korban luka ringan turun 29 orang atau turun 100 persen; dan kerugian materiil juga mengalami penurunan Rp56 juta atau turun 44 persen.
"Keberhasilan Operasi Zebra Kapuas 2016, kami harapkan agar tetap dipertahankan, sehingga angka kecelakaan lalu lintas korban fatal dapat diminimalisir," kata Kabid Humas Polda Kalbar.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345183/sebanyak-11064-pengendara-ditilang-sepanjang-operasi-zebra
Jumat, 02 Desember 2016
Dua Prajurit TNI Tewas di Putussibau
Dua orang prajurit Batalyon Raider Khusus 644/Walet Sakti di Putussibau, Kalimantan Barat tewas tenggelam saat mencari ikan di sungai komplek asrama batalyon, Desa Sibau Hulu.
Pratu Imam Samsil Roki, NRP 31100455010490 dan Praka Ahmad Rifani NRP 31050863040485 tenggelam saat mencari ikan di sungai yang berada di asrama Batalyon Raider Khusus Batalyon 644/Walet Sakti Putussibau, kata Dandim 1206/Putussibau Letkol Inf M Ibnu Subroto ketika dikonfirmasi via telepon, Jumat.
Menurut Ibnu, berdasarkan kronologis kejadian yang diperoleh bahwa pada Kamis (10/11) pukul 17.30 WIB, keduanya mencari ikan di sungai yang berada di Asrama Batalyon Raider Khusus 644/Walet Sakti Putussibau menggunakan jaring ikan.
Kemudian ,lanjut dia, pada Jumat (11/11) pukul 06.30 WIB, pada saat pengecekan apel pagi keduanya tidak ikut apel dan ketika dicek ke rumah keterangan istri Pratu Imam, yang bersangkutan belum pulang dari kemarin sore mencari ikan.
"Setelah dicek sepeda motor Praka Rifani ternyata masih ada di garasi barak antasari bersama dengan ember yang berisi ikan hasil jaring dan jaring masih terbentang di sungai tersebut," kata Ibnu.
Dandim mengatakan Sertu Anang Sundria NRP 21100075031190 lalu menyelam ke bawah jembatan dan menemukan Pratu Imam Samsil Roki dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Praka Rifani baru ditemukan pada pukul 15.00 WIB.
"Keduanya murni tenggelam dan tidak ada unsur lain," tegas Ibnu.
Pria yang baru saja menjabat Dandim itu menambahkan jenazah Pratu Imam akan dibawa ke Pontianak, Kalbar sedangkan Praka Rifani akan dibawa ke Kalimantan Tengah untuk disemayamkan.
Pratu Imam Samsil Roki, NRP 31100455010490 dan Praka Ahmad Rifani NRP 31050863040485 tenggelam saat mencari ikan di sungai yang berada di asrama Batalyon Raider Khusus Batalyon 644/Walet Sakti Putussibau, kata Dandim 1206/Putussibau Letkol Inf M Ibnu Subroto ketika dikonfirmasi via telepon, Jumat.
Menurut Ibnu, berdasarkan kronologis kejadian yang diperoleh bahwa pada Kamis (10/11) pukul 17.30 WIB, keduanya mencari ikan di sungai yang berada di Asrama Batalyon Raider Khusus 644/Walet Sakti Putussibau menggunakan jaring ikan.
Kemudian ,lanjut dia, pada Jumat (11/11) pukul 06.30 WIB, pada saat pengecekan apel pagi keduanya tidak ikut apel dan ketika dicek ke rumah keterangan istri Pratu Imam, yang bersangkutan belum pulang dari kemarin sore mencari ikan.
"Setelah dicek sepeda motor Praka Rifani ternyata masih ada di garasi barak antasari bersama dengan ember yang berisi ikan hasil jaring dan jaring masih terbentang di sungai tersebut," kata Ibnu.
Dandim mengatakan Sertu Anang Sundria NRP 21100075031190 lalu menyelam ke bawah jembatan dan menemukan Pratu Imam Samsil Roki dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Praka Rifani baru ditemukan pada pukul 15.00 WIB.
"Keduanya murni tenggelam dan tidak ada unsur lain," tegas Ibnu.
Pria yang baru saja menjabat Dandim itu menambahkan jenazah Pratu Imam akan dibawa ke Pontianak, Kalbar sedangkan Praka Rifani akan dibawa ke Kalimantan Tengah untuk disemayamkan.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/344693/dua-prajurit-tni-tewas-di-putussibau?utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news
PKK Berperan Sukseskan Program Pemerintah
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran penting dalam menyukseskan setiap program pemerintah, kata Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Kusmana.
"Untuk itu tidak salah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar dalam membangun keluarga sejahtera menjadikan PKK sebagai mitra kerja, apa lagi PKK juga merupakan mitra kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Kusmana di Melawi, beberapa waktu lalu.
Hal itu mengingat PKK adalah mitra kerja BKKBN sekaligus seluruh SKPD sehingga program pemerintah dapat terlaksana dan langsung terealisasi.
Ia mengatakan dalam mendukung program pemerintah untuk membangun masyarakat sejahtera dengan kualitas hidup yang baik, PKK bersama BKKBN Kalbar dan instansi terkait melakukan beberapa kegiatan yang langsung menuju sasaran kepada masyarakat luas.
"PKK memiliki peran penting dalam menyukseskan program pemerintah. Integrasi ini dilakukan mengingat PKK adalah mitra kerja BKKBN sekaligus seluruh SKPD sehingga program pemerintah dapat terlaksana dan langsung terealisasi," ujarnya.
Menurut dia, ketua PKK sendiri juga memiliki peran penting dalam memberi semangat baik kepada seluruh anggota PKK maupun kepada masyarakat luas dalam pemahaman program PKK, termasuk program BKKBN dan Pemprov Kalbar.
"Ketua PKK ini menjadi motivator kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Dan ini terbukti disetiap pelaksanaan PKK yang diadakan, respon masyarakat sangat antusias," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Melawi, Panji mengatakan dengan adanya kegiatan PKK KB Kesehatan, maka dapat memberikan manfaat dalam rangka pencapaian program KB untuk mempercepat revitalisasi program KB di Kecamatan Tanah Pinoh dan Kabupaten Melawi pada umumnya, agar memberikan partisipasi secara aktif.
Perlu keseriusan selain peran serta masyarakat dalam menyukseskan keluarga yang berencana. Panji menegaskan bahwa program pencapaian KB bukanlah program seremonial tetapi merupakan kebutuhan sebagai tulang punggung keluarga dalam negara.
"Apabila sehat dan terprogram dengan baik dengan kualitas diri maka akan mendapatkan keluarga yang berkualitas," katanya.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345229/pkk-berperan-sukseskan-program-pemerintah
"Untuk itu tidak salah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar dalam membangun keluarga sejahtera menjadikan PKK sebagai mitra kerja, apa lagi PKK juga merupakan mitra kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Kusmana di Melawi, beberapa waktu lalu.
Hal itu mengingat PKK adalah mitra kerja BKKBN sekaligus seluruh SKPD sehingga program pemerintah dapat terlaksana dan langsung terealisasi.
Ia mengatakan dalam mendukung program pemerintah untuk membangun masyarakat sejahtera dengan kualitas hidup yang baik, PKK bersama BKKBN Kalbar dan instansi terkait melakukan beberapa kegiatan yang langsung menuju sasaran kepada masyarakat luas.
"PKK memiliki peran penting dalam menyukseskan program pemerintah. Integrasi ini dilakukan mengingat PKK adalah mitra kerja BKKBN sekaligus seluruh SKPD sehingga program pemerintah dapat terlaksana dan langsung terealisasi," ujarnya.
Menurut dia, ketua PKK sendiri juga memiliki peran penting dalam memberi semangat baik kepada seluruh anggota PKK maupun kepada masyarakat luas dalam pemahaman program PKK, termasuk program BKKBN dan Pemprov Kalbar.
"Ketua PKK ini menjadi motivator kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Dan ini terbukti disetiap pelaksanaan PKK yang diadakan, respon masyarakat sangat antusias," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Melawi, Panji mengatakan dengan adanya kegiatan PKK KB Kesehatan, maka dapat memberikan manfaat dalam rangka pencapaian program KB untuk mempercepat revitalisasi program KB di Kecamatan Tanah Pinoh dan Kabupaten Melawi pada umumnya, agar memberikan partisipasi secara aktif.
Perlu keseriusan selain peran serta masyarakat dalam menyukseskan keluarga yang berencana. Panji menegaskan bahwa program pencapaian KB bukanlah program seremonial tetapi merupakan kebutuhan sebagai tulang punggung keluarga dalam negara.
"Apabila sehat dan terprogram dengan baik dengan kualitas diri maka akan mendapatkan keluarga yang berkualitas," katanya.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345229/pkk-berperan-sukseskan-program-pemerintah
Kapolda: Sulit Tangkap Bandar Besar Jaringan Narkoba
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyafak (Jessica Helena Wuysang)
Pontianak (Antara Kalbar) - Kapolda Kalimantan Barat Irjen (Pol) Musyafak mengakui sulit mengungkap atau menangkap bandar narkoba besar jaringan internasional, seperti untuk menangkap bandar yang ada di negara tetangga, misalnya dari Malaysia.
"Kami kesulitan untuk menangkap bandar besarnya di Malaysia untuk kasus barang bukti 31,6 kilogram sabu dan 1.988 butir ekstasi, karena kita belum ada kerja sama," kata Musyafak di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan yang berhasil ditangkap hanya kurir saja, sementara untuk bandar besar tidak bisa karena ada di Malaysia.
"Selain itu, kami juga tidak berhasil menangkap pemesan barang haram itu yang berada di Kapuas Hulu dan Kota Pontianak, karena keduluan beritanya naik di media, sehingga pemesannya keburu kabur," ungkapnya.
Sementara itu, Rabu (30/11) tim gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Bea Cukai dan Imigrasi menangkap seorang warga negara (WN) Malaysia, Chong Chee Kok karena membawa narkotik dan obat terlarang (Narkoba) berupa 31,6 kilogram sabu dan 1.988 butir ekstasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Musyafak menambahkan penangkapan WN Malaysia tersebut berawal dengan dilakukan penggeledahan oleh anggota Bea Cukai dan instansi terkait di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Rabu (30/11) sekitar pukul 11.30 WIB.
Narkoba tersebut ditemukan petugas di bagasi belakang mobil Sedan Malaysia merek Proton berwarna biru dengan nomor polisi WEM 6119.
Dalam kesempatan itu, Musyafak menambahkan, pengungkapan jaringan narkoba internasional tersebut, merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2016.
"Pengungkapan ini, merupakan hadiah terbesar selama 2016, sehingga dalam beberapa bulan terakhir sudah sebanyak 110 kilogram sabu-sabu yang digagalkan masuk ke Kalbar," ungkapnya.
Sementara itu, tersangka Chong Chee Kok menyatakan, dirinya sudah tujuh kali ke Indonesia (Kalbar) dan baru kali ini membawa sabu-sabu dan ekstasi tersebut, dengan mendapat upah sekitar Rp15 juta kalau dirupiahkan.
Tersangka dapat diancam pasal 112 ayat (2), dan pasal 114 ayat (2), serta pasal 115 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga hukuman mati, kata Musyafak.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345225/kapolda-sulit-tangkap-bandar-besar-jaringan-narkoba
"Kami kesulitan untuk menangkap bandar besarnya di Malaysia untuk kasus barang bukti 31,6 kilogram sabu dan 1.988 butir ekstasi, karena kita belum ada kerja sama," kata Musyafak di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan yang berhasil ditangkap hanya kurir saja, sementara untuk bandar besar tidak bisa karena ada di Malaysia.
"Selain itu, kami juga tidak berhasil menangkap pemesan barang haram itu yang berada di Kapuas Hulu dan Kota Pontianak, karena keduluan beritanya naik di media, sehingga pemesannya keburu kabur," ungkapnya.
Sementara itu, Rabu (30/11) tim gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Bea Cukai dan Imigrasi menangkap seorang warga negara (WN) Malaysia, Chong Chee Kok karena membawa narkotik dan obat terlarang (Narkoba) berupa 31,6 kilogram sabu dan 1.988 butir ekstasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Musyafak menambahkan penangkapan WN Malaysia tersebut berawal dengan dilakukan penggeledahan oleh anggota Bea Cukai dan instansi terkait di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Rabu (30/11) sekitar pukul 11.30 WIB.
Narkoba tersebut ditemukan petugas di bagasi belakang mobil Sedan Malaysia merek Proton berwarna biru dengan nomor polisi WEM 6119.
Dalam kesempatan itu, Musyafak menambahkan, pengungkapan jaringan narkoba internasional tersebut, merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2016.
"Pengungkapan ini, merupakan hadiah terbesar selama 2016, sehingga dalam beberapa bulan terakhir sudah sebanyak 110 kilogram sabu-sabu yang digagalkan masuk ke Kalbar," ungkapnya.
Sementara itu, tersangka Chong Chee Kok menyatakan, dirinya sudah tujuh kali ke Indonesia (Kalbar) dan baru kali ini membawa sabu-sabu dan ekstasi tersebut, dengan mendapat upah sekitar Rp15 juta kalau dirupiahkan.
Tersangka dapat diancam pasal 112 ayat (2), dan pasal 114 ayat (2), serta pasal 115 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga hukuman mati, kata Musyafak.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345225/kapolda-sulit-tangkap-bandar-besar-jaringan-narkoba
Aksi 212 Tidak Pengaruhi Situasi Kapuas Hulu
Aksi damai 212 yang terjadi di Ibu Kota Negara Indonesia, tidak mempengaruhi situasi keamanan di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat.
Kepala Bagian Kesatuan Kebangsaan dan Politik Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Kamarsyah menegaskan tidak ada warga Kapuas Hulu ataupun organisasi masyarakat (ormas) yang ikuti dalam aksi 212 DKI Jakarta.
"Kami sudah berupaya sejak awal bersama pihak Kepolisia , TNI dan para tokoh, sehingga situasi di Kapuas Hulu tetap kondusif," jelas Kamarsyah, di Putussibau, Kapuas Hulu.
Hal senada juga di katakan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Sudarmin, yang mengatakan hingga saat ini situasi Kapuas Hulu tetap kondusif.
"Meskipum ada aksi damai di Jakarta, namun aktivitas di Kapuas Hulu berjalan seperti biasa, bahkan tidak persiapan khusus," jelas Sudarmin.
Dikatakan Sudarmin keharmonisan serta situasi yang kondusif itu berkat kesadaran semua pihak hingga ke lapisan masyarakat.
"Dari awal Kapuas Hulu sudah mengambil sikap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga Kapuas Hulu sepakat tidak aka ada aksi damai seperti di Jakarta," kata Sudarmin.
Sementara itu Dandim 1206/Psb Letkol Inf Ibnu M juga pernah mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan agar masyarakat tidak terprovpkasi oleh isu yang berkembang di media sosial dengan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan hingga ke kalangan pelajar.
Bupati Kapuas Hulu Abang M Nasir juga sudah mengimbau agar kesepakatan bersama dari berbagai kalangan termasuk dari Forum Kerukunan Umat Beragama untuk disosialisasikan hingga ke tingkat desa.
"Alhamdulillah situasi Kapuas Hulu hingga saat ini masih kondusif, ini yang perlu terus dijaga bersama," tegas Nasir.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345227/aksi-212-tidak-pengaruhi-situasi-kapuas-hulu?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news
Masyarakat Cinta Damai Kalbar Kecam Aksi Teror
Aksi Damai "Save Indonesia" Siswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tingkat SMP se-Surabaya menggelar aksi Save Indonesia di depan Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/1). Aksi damai tersebut merupakan bentuk aksi simpatik mereka terhadap peristiwa yang melanda Indonesia sepe
Sungai Raya (Antara Kalbar) - Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat mengajak masyarakat Kalbar untuk mewujudkan hidup harmoni dalam keberagaman dan mencegah terjadinya aksi teror ditengah masyarakat.
"Kami selaku masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban yang meninggal dan mengalami luka-luka atas perbuatan tangan-tangan kotor dan jahat di pelataran Gereja Oikumene Samarinda," kata perwakilan Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat, Hermansyah di Pontianak, Selasa.
Hermansyah mengatakan pihaknya juga mengecam keras siapa pun pelaku dan kelompok di belakangnya yang telah menodai kedamaian dan harmoni sosial di bumi Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
Pihaknya juga mendesak aparat keamanan untuk mengungkap dan melakukan proses hukum yang tegas atas pelaku pelemparan bom molotov di Vihara Budi Dhama Singkawang.
Hermansyah juga menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Kalbar baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan konflik dengan mengintensifkan koordinasi dan dialog bersama seluruh elemen dan tokoh masyarakat, pemuka agama dan etnis agar dapat meredam kemungkinan terjadinya peningkatan konflik.
"Kami juga menyerukan kepada para tokoh masyarakat, pemuka agama dan etnis di Kalimantan Barat agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokatif, dan sebaliknya lebih banyak membumikan pesan-pesan damai di Bumi Khatulistiwa tercinta," tuturnya.
Dia menjelaskan Indonesia yang satu dalam keberagaman agama, etnis dan budaya kembali menghadapi ujian dan cobaan. Menurutnya, kasus pelemparan bom molotov di Vihara Budi Dharma Singkawang pada Senin, 14 November 2016 tentu tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal.
"Sehari sebelumnya, Minggu 13 November 2016, telah terjadi peledakan di pelataran Gereja Oikumene Samarinda yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa bocah cantik Intan Olivia Marbun yg berumur 2 tahun," katanya.
Pihaknya tentu tidak ingin berspekulasi siapa di balik aksi teror serta apa motif dan kepentingannya, karena masyarakat tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Hanya aparat hukum yang memiliki kewenangan mengungkap kasus tersebut sejelas-jelasnya.
"Namun demikian, kita tidak ingin kehidupan masyarakat hari-hari ini dihantui rasa takut. Menyadari bahwa rasa aman merupakan hak asasi manusia yg harus dijamin oleh negara, pemerintah dan aparat keamanan sbg penyelenggara negara harus segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk melokalisir dan meredam konflik agar tidak meluas," kata Hermansyah.
Masyarakat Kalimantan Barat, lanjutnya, khususnya tentu memiliki trauma yang dalam akibat konflik sosial yg pernah terjadi pada beberapa waktu lalu.
"Jika dicermati, eskalasi dan meluasnya konflik sosial salah satunya dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja aparat keamanan dan penegak hukum yang tidak tegas serta lambannya Pemerintah mengantisipasi timbulnya konflik," tuturnya
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/344789/masyarakat-cinta-damai-kalbar-kecam-aksi-teror?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
"Kami selaku masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban yang meninggal dan mengalami luka-luka atas perbuatan tangan-tangan kotor dan jahat di pelataran Gereja Oikumene Samarinda," kata perwakilan Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat, Hermansyah di Pontianak, Selasa.
Hermansyah mengatakan pihaknya juga mengecam keras siapa pun pelaku dan kelompok di belakangnya yang telah menodai kedamaian dan harmoni sosial di bumi Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
Pihaknya juga mendesak aparat keamanan untuk mengungkap dan melakukan proses hukum yang tegas atas pelaku pelemparan bom molotov di Vihara Budi Dhama Singkawang.
Hermansyah juga menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Kalbar baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan konflik dengan mengintensifkan koordinasi dan dialog bersama seluruh elemen dan tokoh masyarakat, pemuka agama dan etnis agar dapat meredam kemungkinan terjadinya peningkatan konflik.
"Kami juga menyerukan kepada para tokoh masyarakat, pemuka agama dan etnis di Kalimantan Barat agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokatif, dan sebaliknya lebih banyak membumikan pesan-pesan damai di Bumi Khatulistiwa tercinta," tuturnya.
Dia menjelaskan Indonesia yang satu dalam keberagaman agama, etnis dan budaya kembali menghadapi ujian dan cobaan. Menurutnya, kasus pelemparan bom molotov di Vihara Budi Dharma Singkawang pada Senin, 14 November 2016 tentu tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal.
"Sehari sebelumnya, Minggu 13 November 2016, telah terjadi peledakan di pelataran Gereja Oikumene Samarinda yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa bocah cantik Intan Olivia Marbun yg berumur 2 tahun," katanya.
Pihaknya tentu tidak ingin berspekulasi siapa di balik aksi teror serta apa motif dan kepentingannya, karena masyarakat tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Hanya aparat hukum yang memiliki kewenangan mengungkap kasus tersebut sejelas-jelasnya.
"Namun demikian, kita tidak ingin kehidupan masyarakat hari-hari ini dihantui rasa takut. Menyadari bahwa rasa aman merupakan hak asasi manusia yg harus dijamin oleh negara, pemerintah dan aparat keamanan sbg penyelenggara negara harus segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk melokalisir dan meredam konflik agar tidak meluas," kata Hermansyah.
Masyarakat Kalimantan Barat, lanjutnya, khususnya tentu memiliki trauma yang dalam akibat konflik sosial yg pernah terjadi pada beberapa waktu lalu.
"Jika dicermati, eskalasi dan meluasnya konflik sosial salah satunya dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja aparat keamanan dan penegak hukum yang tidak tegas serta lambannya Pemerintah mengantisipasi timbulnya konflik," tuturnya
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/344789/masyarakat-cinta-damai-kalbar-kecam-aksi-teror?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
Kalbar Akan Gelar Festival Dan Pariwisata Se-kalimantan
Pagelaran Sail Karimata 2016 Empat penari berpose sesaat sebelum tampil dalam pagelaran tari kolosal yang digelar saat pembukaan Sail Karimata 2016 di Pantai Teluk Datok, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, Sabtu (15/10). Sail Karimata 2016 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ter
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kalimantan Barat Simplisius mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Festival Budaya, Pariwisata dan Produk Unggulan Kalbar, untuk mempromosikan kunjungan wisata se-Kalimantan.
"Festival 8-12 Desember di Tanjung Datok, Sambas, ini menjadi momen untuk mengenalkan destinasi wisata Kalbar, karena semua provinsi di Pulau Kalimantan akan ikut terlibat," kata Simplisius di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, selama ini tidak banyak orang yang tahu dengan destinasi di pulau Borneo ini, terutama di Kalimantan Barat.
Sebagai bagian dari pulau yang menyandang nama paru-paru dunia, Simplisius menyatakan akan mengenalkan Taman Nasional Betung Kerihung, Pantai Tanjung Datok dan Danau Sentarum dalam festival ini.
"Ini destinasi yang kami tonjolkan dalam festival nanti," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, Kalbar juga akan menampilkan destinasi wisata yang lain. Seperti destinasi wisata alam, budaya dan sejarahnya.
Ia menambahkan masing-masing provinsi juga akan menampilkan hal yang sama. Mulai dari destinasi wisatanya, produk unggulan dan produk ekonomi kreatif.
Pada kegiatan itu juga akan digelar perlombaan yang diikuti semua provinsi di Kalimantan. Bahkan ada juga pemilihan putri Borneo
"Sesuai perencanaannya baru pemilihan putri. Semoga tahun depan ada pemilihan putra Borneo juga," katanya.
Simplisiu menambahkan, pada perhelatan Sail Selat Karimata yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara, Kalbar beberaopa waktu lalu menjadi salah satu media promosi yang evektif untuk mengenalkan Kalbar kepada para wisatawan.
"Untuk itu kita harapkan kegiatan seperti itu bisa terus kita laksanakan, mungkin dengan event wisata lainnya, seperti festival se-Kalimantan ini," katanya.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345150/kalbar-akan-gelar-festival-dan-pariwisata-se-kalimantan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
"Festival 8-12 Desember di Tanjung Datok, Sambas, ini menjadi momen untuk mengenalkan destinasi wisata Kalbar, karena semua provinsi di Pulau Kalimantan akan ikut terlibat," kata Simplisius di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, selama ini tidak banyak orang yang tahu dengan destinasi di pulau Borneo ini, terutama di Kalimantan Barat.
Sebagai bagian dari pulau yang menyandang nama paru-paru dunia, Simplisius menyatakan akan mengenalkan Taman Nasional Betung Kerihung, Pantai Tanjung Datok dan Danau Sentarum dalam festival ini.
"Ini destinasi yang kami tonjolkan dalam festival nanti," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, Kalbar juga akan menampilkan destinasi wisata yang lain. Seperti destinasi wisata alam, budaya dan sejarahnya.
Ia menambahkan masing-masing provinsi juga akan menampilkan hal yang sama. Mulai dari destinasi wisatanya, produk unggulan dan produk ekonomi kreatif.
Pada kegiatan itu juga akan digelar perlombaan yang diikuti semua provinsi di Kalimantan. Bahkan ada juga pemilihan putri Borneo
"Sesuai perencanaannya baru pemilihan putri. Semoga tahun depan ada pemilihan putra Borneo juga," katanya.
Simplisiu menambahkan, pada perhelatan Sail Selat Karimata yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara, Kalbar beberaopa waktu lalu menjadi salah satu media promosi yang evektif untuk mengenalkan Kalbar kepada para wisatawan.
"Untuk itu kita harapkan kegiatan seperti itu bisa terus kita laksanakan, mungkin dengan event wisata lainnya, seperti festival se-Kalimantan ini," katanya.
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345150/kalbar-akan-gelar-festival-dan-pariwisata-se-kalimantan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
Malaysia Bangun Vila di Zona Bebas Temajok-Sambas
Pihak Malaysia, diduga membangun sebanyak 14 vila di perbatasan Dusun Sempadan, Desa Temajok, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sematan, Malaysia atau sekitar 20 meter dengan patok A52, zona bebas.
Muriadi salah seorang tokoh masyarakat Desa Temajok saat dihubungi di Temajok, Selasa mengatakan, sebelumnya ia pernah menemui dan menegur Kak Nur pengusaha Malaysia yang membangun vila di lokasi tersebut. Namun dijawab oleh pengusaha tersebut sah-sah saja membangun di dekat garis batas sempadan perbatasan.
Pembangunan ke-14 Vila tersebut selaras dengan perkebunan Matoa sebanyak 200 batang, dan ratusan pohon karet serta sahang (lada) yang dilakukan oleh pihak Malaysia sejak setahun lalu.
Ia menjelaskan, pengerjaan bangunan itu, sudah hampir rampung dengan bantuan tenaga kerja dari warga setempat.
Menurut dia, selama masa pembersihan lahan dan pembangunan Vila, pengusaha asal Malaysia tersebut sama sekali tidak pernah berkoordinasi baik dengan kepala Desa Temajok maupun warga setempat.
"Mungkin pembangunan vila yang jaraknya hanya 20 Meter dari batas negara itu dianggap tidak masalah bagi pemerintah Malaysia. Namun bagi kami, itu menjadi masalah, Karena dibangun dekat garis perbatasan. Jika dibangun jauh kedalam, misalnya seratus meter tentu kami tidak akan protes," katanya.
Saat membangun jalan di sepanjang garis perbatasan saja, pihaknya bersama TNI mengikuti ketentuan yakni, 50 meter dari titik patok.
Ia juga menjelaskan, terkait pembangunan vila milik Malaysia itu sudah pernah mereka disampaikan baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali hingga kini.
Ia berharap, agar pemerintah pusat menyikapi atas pembangunan vila yang tidak jauh dari garis perbatasan tersebut. "Kami siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Tomy salah seorang pekerja vila bersama ke 12 orang rekannya, menyatakan, pihaknya sudah bekerja beberapa bulan yang lalu, tetapi secara bertahap berkurang karena kekurangan bahan bangunan.
"Kini tinggal saya sendiri, karena pekerjaan saya hanya membuat batako, dengan gaji Rp100 ribu/hari, dan semua bangunan vila ini menggunakan kayu yang diambil dari hutan sekitar di batas tanah milik Indonesia," katanya.
Selain pengusaha yang datang kata Tomy, sesekali juga dipantau oleh anggota Tentara Diraja Malaysia yang bertugas menjaga perbatasan di Melano.
"Mereka datang tidak menggunakan baju dinas, tetapi saya mengenal mereka adalah tentara Malaysia," katanya.
Tidak diperbolehkan
Terkait adanya bangunan vila di dekat Desa Temajok, Anggota DPR RI Komisi V, Syarif Abdulah Alqadrie mengaku terkejut. Sebab kata dia, bangunan di zona netral tidak diperbolehkan sama sekali.
"Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, dan harus diangkat dalam forum Internasional, sebab pemerintah Malaysia sudah sering berusaha mencaplok wilayah Indonesia dan tidak mengindahkan aturan yang ada," katanya.
Itu, salah satu contoh, pemerintah Malaysia sudah berani membangun bangunan permanen di zona netral. Padahal sudah ada kesepakatan, bahwa di zona netral tidak boleh ada bangunan permanen.
"Hal ini harus evaluasi mengapa mereka membangun vila, apakah ada keterkaitan dari pemerintah Malaysia. Dan nampak sekali, bahwa pemerintah Malaysia mau mengambil wilayah Indonesia secara pelan-pelan," katanya.
Ia juga bersyukur pada TNI dan Polri yang luar biasa bertugas menjaga wilayah perbatasan. "Saya akan bawa kasus ini ke tingkat nasional di pusat," katanya
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/344959/malaysia-bangun-vila-di-zona-bebas-temajok-sambas?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
Muriadi salah seorang tokoh masyarakat Desa Temajok saat dihubungi di Temajok, Selasa mengatakan, sebelumnya ia pernah menemui dan menegur Kak Nur pengusaha Malaysia yang membangun vila di lokasi tersebut. Namun dijawab oleh pengusaha tersebut sah-sah saja membangun di dekat garis batas sempadan perbatasan.
Pembangunan ke-14 Vila tersebut selaras dengan perkebunan Matoa sebanyak 200 batang, dan ratusan pohon karet serta sahang (lada) yang dilakukan oleh pihak Malaysia sejak setahun lalu.
Ia menjelaskan, pengerjaan bangunan itu, sudah hampir rampung dengan bantuan tenaga kerja dari warga setempat.
Menurut dia, selama masa pembersihan lahan dan pembangunan Vila, pengusaha asal Malaysia tersebut sama sekali tidak pernah berkoordinasi baik dengan kepala Desa Temajok maupun warga setempat.
"Mungkin pembangunan vila yang jaraknya hanya 20 Meter dari batas negara itu dianggap tidak masalah bagi pemerintah Malaysia. Namun bagi kami, itu menjadi masalah, Karena dibangun dekat garis perbatasan. Jika dibangun jauh kedalam, misalnya seratus meter tentu kami tidak akan protes," katanya.
Saat membangun jalan di sepanjang garis perbatasan saja, pihaknya bersama TNI mengikuti ketentuan yakni, 50 meter dari titik patok.
Ia juga menjelaskan, terkait pembangunan vila milik Malaysia itu sudah pernah mereka disampaikan baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali hingga kini.
Ia berharap, agar pemerintah pusat menyikapi atas pembangunan vila yang tidak jauh dari garis perbatasan tersebut. "Kami siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Tomy salah seorang pekerja vila bersama ke 12 orang rekannya, menyatakan, pihaknya sudah bekerja beberapa bulan yang lalu, tetapi secara bertahap berkurang karena kekurangan bahan bangunan.
"Kini tinggal saya sendiri, karena pekerjaan saya hanya membuat batako, dengan gaji Rp100 ribu/hari, dan semua bangunan vila ini menggunakan kayu yang diambil dari hutan sekitar di batas tanah milik Indonesia," katanya.
Selain pengusaha yang datang kata Tomy, sesekali juga dipantau oleh anggota Tentara Diraja Malaysia yang bertugas menjaga perbatasan di Melano.
"Mereka datang tidak menggunakan baju dinas, tetapi saya mengenal mereka adalah tentara Malaysia," katanya.
Tidak diperbolehkan
Terkait adanya bangunan vila di dekat Desa Temajok, Anggota DPR RI Komisi V, Syarif Abdulah Alqadrie mengaku terkejut. Sebab kata dia, bangunan di zona netral tidak diperbolehkan sama sekali.
"Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, dan harus diangkat dalam forum Internasional, sebab pemerintah Malaysia sudah sering berusaha mencaplok wilayah Indonesia dan tidak mengindahkan aturan yang ada," katanya.
Itu, salah satu contoh, pemerintah Malaysia sudah berani membangun bangunan permanen di zona netral. Padahal sudah ada kesepakatan, bahwa di zona netral tidak boleh ada bangunan permanen.
"Hal ini harus evaluasi mengapa mereka membangun vila, apakah ada keterkaitan dari pemerintah Malaysia. Dan nampak sekali, bahwa pemerintah Malaysia mau mengambil wilayah Indonesia secara pelan-pelan," katanya.
Ia juga bersyukur pada TNI dan Polri yang luar biasa bertugas menjaga wilayah perbatasan. "Saya akan bawa kasus ini ke tingkat nasional di pusat," katanya
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/344959/malaysia-bangun-vila-di-zona-bebas-temajok-sambas?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
Sebanyak 98 Kasus HIV-AIDS Menjadi Perhatian Pemda
Sambas (Antara Kalbar) - Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mencatat hingga saat ini terdapat 98 kasus Hiv Aids di daerahnya dan hal ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar kasus yang ada bisa ditekan dan tidak menyebar.
Wakil Bupati Sambas Hairiah menjelaskan merebaknya kasus Hiv Aids di Bumi Sambas diakibatkan oleh banyak faktor di antaranya penularan dari jarum suntik dan hubungan seks dengan Orang Dengan Hiv Aids (Odha) yang tidak aman.
"Selain itu bisa jadi anak dari ibu yang merupakan Odha, berganti-ganti pasangan, perilaku seks menyimpang dan banyak penyebab lainnya," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Jumat.
Hairiah memaparkan berbagai upaya dilakukan Pemdab Sambas guna menekan tingginya angka Hiv Aids di daerah tersebut di antaranya dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara mencegah Hiv Aids.
"Kami mensosialisasikan terhadap wilayah yang rentan Hiv Aids. Selanjutnya kita juga menyasar remaja, komunitas,kelompok lewat Komisi Penanggulangan Aids Indonesia Daerah Sambas," kata dia.
Ia menambahkan selain sosialisasi, Pemda Sambas juga menjalin kerjasama dengan Daerah Kabupaten atau Kota lainnya agar angka Hiv Aids tidak bertambah.
"Kami juga menjalin kerja sama dengan daerah lain, misalnya Kota singkawang untuk rumah sakit Voluntary Counceling and Testing yakni layanan konseling dan tes Hiv Aids," kata dia.
Ia berharap dan menghimbau masyarakat warga Sambas menggunakan momen Hari Aids Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember ini sebagai sarana penyadaran.
"Harapan saya kepada masyarakat Sambas untuk dapat menjadikan peringatan hari Aids ini sebagai penyadaran untuk dapat mengenal cara-cara penularan Hiv Aids dan menjauhuinya,"ajaknya.
Hairiah juga meminta masyarakat kabupaten Sambas untuk tidak mengucilkan orang terkena Hiv Aids dan harus sebaliknya menguatkan mereka untuk terus semangat menjalani hidup dengan baik
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345224/sebanyak-98-kasus-hiv-aids-menjadi-perhatian-pemda
Wakil Bupati Sambas Hairiah menjelaskan merebaknya kasus Hiv Aids di Bumi Sambas diakibatkan oleh banyak faktor di antaranya penularan dari jarum suntik dan hubungan seks dengan Orang Dengan Hiv Aids (Odha) yang tidak aman.
"Selain itu bisa jadi anak dari ibu yang merupakan Odha, berganti-ganti pasangan, perilaku seks menyimpang dan banyak penyebab lainnya," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Jumat.
Hairiah memaparkan berbagai upaya dilakukan Pemdab Sambas guna menekan tingginya angka Hiv Aids di daerah tersebut di antaranya dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara mencegah Hiv Aids.
"Kami mensosialisasikan terhadap wilayah yang rentan Hiv Aids. Selanjutnya kita juga menyasar remaja, komunitas,kelompok lewat Komisi Penanggulangan Aids Indonesia Daerah Sambas," kata dia.
Ia menambahkan selain sosialisasi, Pemda Sambas juga menjalin kerjasama dengan Daerah Kabupaten atau Kota lainnya agar angka Hiv Aids tidak bertambah.
"Kami juga menjalin kerja sama dengan daerah lain, misalnya Kota singkawang untuk rumah sakit Voluntary Counceling and Testing yakni layanan konseling dan tes Hiv Aids," kata dia.
Ia berharap dan menghimbau masyarakat warga Sambas menggunakan momen Hari Aids Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember ini sebagai sarana penyadaran.
"Harapan saya kepada masyarakat Sambas untuk dapat menjadikan peringatan hari Aids ini sebagai penyadaran untuk dapat mengenal cara-cara penularan Hiv Aids dan menjauhuinya,"ajaknya.
Hairiah juga meminta masyarakat kabupaten Sambas untuk tidak mengucilkan orang terkena Hiv Aids dan harus sebaliknya menguatkan mereka untuk terus semangat menjalani hidup dengan baik
Sumber : http://kalbar.antaranews.com/berita/345224/sebanyak-98-kasus-hiv-aids-menjadi-perhatian-pemda
Robo-robo Ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
Mewakili Gubernur Kalbar, Asisten III bidang Administrasi dan Umum, Robert Nusanto, mengatakan mengatakan saat ini event budaya Robo-Robo di Mempawah saat ini sudah resmi menjadi satu diantara warisan budaya tak benda Indonesia.
"Sebagai wujud perhatian pemerintah dalam mendukung perkembangan budaya di tanah air, dari tahun 2013 hingga 2016 sudah menetapkan 444 Warisan Budaya Tak benda," ujarnya.
Khusus di Kalbar hingga tahun 2015 ditetapkan 8 warisan budaya tak benda diantaranya bidai, songket Sambas, nyobeng, rumah betang, kesenian kledik,m tenun ikat dayak sintang, bubur pedas, dan Mendu. Sementara tahun 2016 ini ditambah dengan budaya robo'-robo' dan meriam karbit diakui warisan budaya tak benda Indonesia.
"Jadi tahun 2016 ada dua yakni robo'-robo dan meriam karbit, jadi bukan hanya warisan budaya Kalbar tetapi warisan budaya nasional,"jelasnya.
Warisan Indonesia ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kepada Provinsi yang telah mengusulkan karya budaya anak bangsa ditandai dengan penyerahan sertifikat tersebut Kamis (27/10/2016) lalu.
Maksudnya oleh pemerintah dan masyarakat ikut melestarikan budaya tak benmda. Jadi sampai tahun 2016 ini ada 10 warisan budaya tak benda Indonesia. Selain sejarahnya di kabupaten Mempawah dan penerusnya kerajaan Mempawah, upaya selama ini mendpaatkan apresiasi positif dari pemerintah sehingga menjadi warisaan budaya tak benda.
Warisan budaya Indonesia, khususnya Warisan Budaya Takbenda Indonesia terancam punah, antara lain disebabkan karena warisan budaya takbenda tersebut tidak dilindungi dengan baik.
"Oleh sebab itu pelestarian dan pengelolaan warisan budaya perlu dilaksanakan dengan penanganan serius dari semua pihak yang terlibat,"ungkapnya.
Warisan Budaya Takbenda merupakan warisan budaya yang tidak bisa diindera dengan mata dan tangan, namun sebuah warisan budaya takbenda (WBTB) hanya bisa diindera dengan telinga dan akal budi.
Contoh macam-macam warisan budaya takbenda antara lain lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Di dalam Warisan Budaya Takbenda terkandung nilai-nilai luhur nenek moyang yang harus dilestarikan.
Robo-robo yang laksanakan ini merupakan kegiatan mengenang kembali kedatangan Opu Daeng Manambon yakni raja pertama di keraton Mempawah bersama istri, dimana tepat pada Rabu terakhir bulan safar 1148 Hijriah atau 1737 Masehi.
Acara ini sebagai wujud rasa cinta darai generasi baru dari leluhur nenek moyangnya yang termasuk sejarah baru terbentuknya kerajaan Mempawah yang saat ini menjadi kabupaten Mempawah. "Dengan ini menghargai jasa leluhur yang membuat karya besar bagi Kabupaten Mempawah,"ujarnya. Terlebih bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa pejuang dan pahlawan mereka.
sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/30/robo-robo-ditetapkan-warisan-budaya-tak-benda-indonesia
sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/30/robo-robo-ditetapkan-warisan-budaya-tak-benda-indonesia
Rabu, 23 November 2016
Midji Larang Berjualan Selama Enam Bulan, Pedagang Durian Minta Maaf
PONTIANAK - Permasalahan antara penjual durian di Jalan Teuku Umar, Ahmad dan seorang pembeli Rahma Dani Widya Sari dianggap selesai, Senin (21/11). Masalah harga durian yang dianggap tak wajar dan sempat heboh di dunia maya itu, telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tetap akan mengatur ulang perizinan berjualan di lokasi tersebut.
"Hari ini (kemarin) saya sudah menelepon konsumen itu (Rahma) dan minta maaf, kejadian durian dua buah seharga Rp700 ribu kami selesaikan secara kekeluargaan. Mewakili seluruh pedagang durian Jalan Teuku Umar saya pun minta maaf atas kekhilafan ini," ungkap penjual Ahmad (42 tahun) kepada Pontianak Post, Senin (21/11) kemarin.
Menurut Ahmad, bagi yang mengerti kondisi durian, apalagi belum musim seperti saat ini, tentu akan menganggap harga tersebut wajar. Ahmad menyatakan, apa yang disampaikannya sesuai fakta bahwa durian yang dijual memang jenis durian montong. Tidak ada niat untuk menipu konsumen. "Malam itu anak buah saya yang jual, saya tidak tahu juga mungkin salah komunikasi, tapi untuk harga durian jenis itu, yang dibeli konsumen saat itu harganya memang segitu," ucapnya.
Ahmad menjelaskan, durian jenis montong itu didapat dari daerah Beduai, Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Bukan jenis lokal, karena bibit pohonnya didatangkan dari Malaysia. "Durian dari Balai Karangan memang ada dua jenis, ada yang montong dan lokal, nah yang kemarin saya jual itu memang montong," paparnya.
Durian itu ia bawa sendiri dari daerah tersebut. Karena sekarang memang sedang tidak musim, buahnya pun sedikit, otomatis harganya mahal. "Untuk per buahnya saja modal saya bisa hampir Rp200 ribu, itu untuk ukuran yang paling besar, karena ada tiga jenis, yang kecil, sedang dan besar," katanya.
Belum lagi ditambah biaya lain-lain, mulai dari transportasi, makan minum di jalan dan menanggung buah-buah yang rusak. "Itu kan buahnya yang paling bagus, pasti dijual dengan harga paling tinggi, untuk menutupi buah lainnya yang rusak juga. Harga itu wajar sebenarnya dengan keadaan belum musim seperti sekarang," jelasnya.
Karena itu, jika produksi durian di sana sudah banyak, harganya tidak mungkin semahal itu. "Semua yang saya ceritakan ini betul, tapi ya sudahlah kami tidak mau masalah diperpanjang, kami mengalah saja agar tidak heboh lagi, jangan diperpanjang lagi lah," harapnya.
Akibat kejadian ini, Ahmad mengatakan pihaknya sudah mendapat imbauan dari Pemkot Pontianak. Yakni harus membuat surat pernyataan, permohonan izin kepada wali kota agar kembali diperbolehkan berjualan di sana. Besar harapan hal itu bisa terwujud. "Suratnya lagi dibikin salah satu koordinator kami, intinya dari surat itu kami mohon ke wali kota agar diperbolehkan lagi berjualan di sana,” pungkasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Rahma Dani Widya Sari membenarkan bahwa Ahmad telah meminta maaf. Dari kejadian ini dia berharap ada standar harga durian yang dijual. Selain lebih memudahkan, hal ini tidak akan membuat kejadian serupa terulang. “Sebagai manusia, khilaf itu ya sepertinya hal yang lumrah. Jelas jika dia minta maaf, dimaafkan. Namun saya belum dapat kejelasan dengan harga patokan standar durian mereka itu,” ucapnya.
Rahma pun meminta bukan hanya pada dirinya saja, permohonan maaf itu dihaturkan. Tapi juga pada konsumen lain, mengingat banyak pembeli bernasib serupa. “Dengan ini Pemkot dapat memberikan ruang lagi untuk para pedagang durian di Pontianak, sebagai tempat khasnya durian. Pemkot dapat memberikan pembinaan kepada penjual untuk bisa memberikan harga jual yang wajar agar tidak terjadi kembali di lain waktu," tandasnya.
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan, untuk sementara tidak akan mengizinkan para pedagang durian tersebut berjualan di sepanjang Jalan Teuku Umur. Alasannya, karena tidak hanya satu kejadian, melainkan sudah banyak laporan yang berkaitan dengan harga tak wajar.
Dia menyebut, seperti yang dialami rombongan Sekretariat DPR RI yang sempat berkunjung ke sana. Membeli delapan buah durian seharga Rp1.750.000. Lalu ada yang harus bayar sampai Rp2.500.000 untuk 10 durian "Dan lebih parah seakan dipaksa karena penjual main buka saja. Kemudian biasa ada yang tanya dulu dari mana konsumen itu, kalau dari luar Pontianak bisa kena (harga mahal) orang itu," jelasnya, Senin (21/11).
Midji meminta seluruh pedagang bisa menjamin hal-hal seperti itu tak terjadi lagi. Lalu bagi yang sudah mengaku, akan dilarang berjualan di sana selama enam bulan ke depan. "Mereka bisa jualan di Pasar Sentral (Pasar Mawar), karena sekarang kan lagi tidak musim juga, biar genah dulu pembinaannya," ungkapnya.
Wali Kota dua periode ini juga memastikan penjualan durian di Jalan Teuku Umar hanya untuk musiam durian saja, tidak permanen. "Pembinaan akan terus kami lakukan, mereka sudah melanggar komitmen untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Lagian kasihan juga jika masih mau di sana, karena tidak ada yang mau beli, orang sudah kapok," pungkasnya.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak, Haryadi S Tribowo berencana mengumpulkan seluruh pedagang durian Jalan Teuku Umar, Selasa (22/11) hari ini. Pihaknya akan duduk bersama para pedagang yang berjumlah 15 orang itu. Menggelar rapat dan membuat komitmen pernyataan bersama. "Kami selaku pembina, pengendali dan pengawas dari UMKM tetap akan terus melakukan pembinaa, hasil rapat ini akan menjadi laporan ke wali kota," katanya.
Mengenai isi dari kesepakatan yang akan dibuat, pertama terkait berjualan tidak melanggar fasilitas umum (fasum), kedua tidak membuang sampah sembarangan dan ketiga penulisan keterangan harga tiap ukuran dan jenis durian yang dijual. "Misalnya harga dari yang termurah sampai yang termahal berapa, lalu jika jenis montong pakai per kilogram berapa. Mereka bebas menentukan harga asal jelas dan transparan, sehingga konsumen tidak merasa dibohongi," imbuhnya. Untuk konsumen juga lanjut dia, harus cerdas dan kritis. Wajib bertanya dahulu sebelum membeli.
Sebenarnya menurut Haryadi tidak ada salahnya berjualan di sepanjang Jalan Teuku Umar, asal sesuai aturan tadi. Karena memang kawasan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan berdagang durian, dengan tempat dan waktu tertentu. Pemerintah juga tidak menarik biaya retribusi. Seperti halnya berjualan buah langsat di Jalan Jenderal Urip, serta rambutan di Jalan Kom Yos Sudarso.
Untuk itu perlu ditata ulang, masih ada kemungkinan pedagang durian bisa kembali berjualan di sana. "Asal tidak menggunakan fasum, bisa bekerja sama dengan pemilik ruko atau menggunakan lahan kosong. Contoh di halaman pasar tradisioanl atau seperti di Jalan Gajah Mada yang pedagang buahnya kerja sama dengan pemilik ruko," tutupnya
Sumber : http://www.pontianakpost.co.id/midji-larang-berjualan-selama-enam-bulan-pedagang-durian-minta-maaf
Pencuri Selembe Ketangkap Juga
PONTIANAK--Petualang oknum pencuri yang beraksi di counter HP dan toko-toko wilayah Pontianak akhirnya berakhir. Pria berambut pirang itu berhasil ditangkap warga usai beli pulsa di salah satu counter HP Jalan Merdeka, Selasa malam. Kini pelaku sudah diamankan di Polsek Kota Pontianak. Tertangkapnya oknum tersebut jadi viral di medsos.
Sebelumnya, oknum spesialis pencuri HP ini telah menjalankan aksinya di beberapa counter HP. Aksinya itu terbilang berani. Karena saat melakukan aksinya, terang-terangan di depan pemilik usaha.
Kesal dengan kelakuan pelaku, korban pencurian memposting ke medsos tindakan oknum melalui rekaman CCTV yang terpasang. Kini pelaku sudah diamankan di Polsek Kota Pontianak. Tertangkapnya pelaku langsung menjadi viral di medsos.
"Mampos pangkong jak bang die nih kalo bise yang kemaren hilang HP ngagak ke kantor untok minta rugi sekalian biar jerak die," tulis pemilik akun Fikri Febrianto.
"Kena gak akhirnya si muke selembe," tulis pemilik akun, Iepor Jak Lah.
"Sip, biar aman sikit tapi tetap waspada mungkin ade kawanan die yang spesialis curi HP juga masih berkeliaran, waspada bro," tulis akun lainnya
Sumber : http://www.pontianakpost.co.id/pencuri-selembe-ketangkap-juga
Enam Ancaman NKRI
MEMPAWAH–Menyikapi gejolak ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kodim 1201 Mempawah menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan, Selasa (22/11) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Dalam sosialisasi itu, Dandim 1201 Mempawah, Letnan Kolonel Inf. Win Nindar mengungkapkan enam ancaman terhadap keutuhan NKRI.
“Ada enam ancaman yang sudah kelihatan di depan mata. Sehingga seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mempawah diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan,” terang Win Nindar dihadapan unsur elemen masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan itu.
Keenam ancaman tersesebut, jelas Dandim, yakni Darwin (Australia), Laut Cina Selatan (LCS), kepungan kerja sama pertahanan negara-negara persemakmuran Inggris (FPDA), ancaman terorisme, ancaman narkoba, dan persaingan ekonomi.
“Kesemua ancaman itu sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Potensi ancaman inilah yang harus kita ansipasi bersama agar tidak menimbulkan gejolak dan perpecahan bangsa,” tegasnya.
Menurut Win Nindar, kondisi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam membuat iri banyak negara. Bahkan, mengutip ucapan Presiden Joko Widodo, ia menyebut sumber daya alam bisa menjadi sumber petaka. Karena itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk waspada. Menurutnya, ada provokator tak terlihat yang mendesain opini untuk melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Ini (ancaman) didesain dari luar untuk memecah belah dan membagi-bagi NKRI agar terpecah-pecah,” sebutnya.
Karena itu, Dandim menegaskan pentingnya menghayati dan mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Menurut dia, keragaman yang ada di Bumi Pertiwi adalah wujud Indonesia. Negara ini tidak disebut Indonesia, jika hanya ada satu agama, atau satu suku, atau satu ras, atau satu golongan.
“Kelemahan kita adalah selalu mengatakan ‘aku’ dan bukan ‘kita’, alias menonjolkan ego sehingga mudah dipecah belah dan diadu domba. Karena itu kita harus waspada. Provokasi, hasutan, dan adu domba terhadap rakyat harus dicegah. Seluruh anak bangsa harus bersatu, berjuang, dan bergotong royong. Negara kondusif maka kita bisa membangun. Iklim usaha maju, pertumbuhan ekonomi bertambah, pembangunan makin merata, dan rakyat sejahtera,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah, H Gusti Ramlana meminta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mempawah menjaga kondisi tertib, rukun, dan nyaman yang telah ada di daerah itu. Ia mengajak semua pihak mengumpulkan kekuatan dengan membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan semangat gotong royong.
“Hal inilah yang harus ditanamkan dalam diri masyarakat. Mari kita bangun, kita jaga, dan kita pelihara Indonesia yang tercinta. NKRI harga mati yang harus dipertahankan. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dipecah belah,” himbaunya.
Kapolres Mempawah, AKBP Dedi Agustono, S.Ik mengajak insan pers untuk jeli menyaring setiap berita yang disampaikan kepada publik. Informasi-informasi yang bersifat menghasut dan provokatif harus dicermati. Menurutnya, kecanggihan teknologi informasi saat ini punya konsekuensi logis.
“Dampaknya sangat luas. Kita harus pandai memilah. Jika tidak baik, jangan diteruskan atau disebarkan lagi. Jika hanya menimbulkan perpecahan menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan, lebih baik tidak disebarkan. Jadi kita harus pandai-pandai memilah informasi,” sarannya.
“Di Mempawah ini situasi sudah kondusif. Jadi kita bersama masyarakat harus bahu-membahu menjaga kamtibmas yang memang sudah baik,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, salah seorang tokoh masyarakat Mempawah, H.M. Ali Bakar, menyatakan pentingnya mengkaji kembali materi pendidikan di Indonesia. Menurut dia, upaya membangun wawasan sekaligus semangat kebangsaan perlu dilakukan melalui materi-materi di dunia pendidikan.
“Di zaman kami dahulu, kita diajar begitu intensif tentang moral, kebangsaan, dan semangat bela negara. Karenanya hal itu seharusnya juga digiatkan di masa sekarang ini,” tuturnya.
Tokoh masyarakat Tionghoa Kabupaten Mempawah, Edy Sugito berpandangan, masalah etnis bukanlah suatu persoalan. “Saya tidak minta dilahirkan sebagai seorang Tionghoa. Itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu, setiap warga negara Indonesia harus komit dengan NKRI. Kami lahir di sini dan akan mati di sini. NKRI harga mati,” tegasnya penuh komitmen.
Sosialisasi wawasan kebangsaan itu ditutup dengan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama untuk menjaga keutuhan NKRI oleh perwakilan seluruh unsur masyarakat dan pimpinan daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Sumber : http://www.pontianakpost.co.id/enam-ancaman-nkri
Anggaran APBD Kota Pontianak 2017 Disahkan
Penggunaan Anggaran Fokus pada Usulan Musrembang
RAPAT Paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2017 sudah disahkan, Selasa (22/11) kemarin. Total anggaran APBD Kota Pontianak yang telah sah Rp1,531 triliun dengan fokus terbesar masih pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengatakan, total anggaran Pemerintah Kota Pontianak 2017 sebesar Rp1,531 triliun. Dalam penggunaannya, banyak digunakan pada belanja langsung. Artinya APBD Kota Pontianak sehat.
Dijelaskan dia, total belanja langsung 2017 mencapai 58 persen dengan fokus peningkatan perekonomian Kota Pontianak. Dalam usulan anggaran, kata Satar, pihak legislatif tak ada mengubahnya. Agar serapan itu maksimal, pihaknya mendorong dan memberikan usulan kepada semua SKPD agar menggunakan anggaran sesuai dengan program yang berkutat pada urusan wajib.
Dalam penyusunan anggaran 2017, kata dia, semua sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 18 tahun 2016. Penggunaan anggaran pada masukan musrembang dari kelurahan dan kecamatan merupakan skala prioritasnya.
Ia mengakui, pengajuan musrembang belum semua bisa terealisasi. Hal itu karena minimnya anggaran Pemerintah Kota Pontianak. Namun, kata dia, meski beberapa program belum dituntaskan, itu akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. “Jalan lingkungan itu ada sekitar 4 ribuan. Jika dikalikan 1.000 butuh anggaran Rp4 triliun. Sedangkan anggaran kita hanya Rp1,5 triliun. Meski demikian, ajuan musrembang tetap kita prioritaskan,” katanya.
Di tempat sama, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, proses pembahasan APBD Kota Pontianak sudah selesai. Total anggaran untuk 2017 Rp1,531 triliun.
Tahun depan Pemerintah Kota Pontianak akan fokus pada pengerjaan jalan, kemudian untuk menghilangkan kawasan kumuh pihaknya juga menganggarkan pengerjaan sanitasi lingkungan atau saluran lingkungan. “Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan di tahun 2017, sehingga 2018 jalan lingkungan diharap sudah tuntas semua,” ucapnya.
Sektor pendidikan tambah orang nomor satu di Pontianak itu, tetap jadi perhatian. Atap-atap rusak, kata Midji, harus segera diperbaiki. Menurutnya dangan memiliki sarana prasarana yang nyaman akan membuat pelajar nyaman belajar. Apalagi di tahun depan pihaknya juga memberlakukan sekolah lima hari bagi SD dan SMP. Ini semua ada hubungannya. Ia juga minta agar halaman bermain anak harus diperbaiki.
Untuk saluran perkotaan tahun depan juga diprioritaskan. “Kita menganggarkan Rp12 miliar untuk benahi saluran tersier. Apabila sudah terpasang, masyarakat dapat teraliri air bersih,” tutupnya. (iza)
Sumber : http://www.pontianakpost.co.id/anggaran-apbd-kota-pontianak-2017-disahkan
Mengenal Bingke Berendam Kue Khas Pontianak
Kue Bingke Berendam adalah makanan khas Kota Pontianak yang sangat enak. Kue ini bertekstur lembut dan mempunyai rasa yang manis. Kue bingke sangat mudah di temui di Pontianak, apalagi menjelang bulan Ramadhan. Rasanya yang enak dan murah berkisar 10.000 hingga 20.000, kue bingke sangat digemari masyarakat kota Pontianak untuk menjadi menu buka puasa. Bahkan banyak warga yang menganggap, tak lengkap rasanya berbuka puasa tanpa menyantap kue khas Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Kue bingke memiliki banyak varian rasa, diantaranya rasa original, rasa susu, rasa keju susu, rasa ubi dan banyak varian rasa lainnya. Pada dasarnya bingke memiliki 2 varian, yaitu bingke biasa yang teksturnya agak kering dan bingke berendam yang dimana teksturnya agak lembek dan basah. Bingke biasa dimasak dengan cara di panggang sendangkan bingke berendam dimasak dengan cara di kukus.
Perlu kalian ketahui, kue bingke mudah sekali kering bila telah dibuka. Ada beberapa tips agar kue bingke tidak cepat kering dan tetap enak, berikut tipsnya:
Tips Agar Kue Bingke Berendam Tidak Cepat Kering
- Ada baiknya lapisi bingke dengan kertas alumunium foil kemudian bungkus dan di masukkan ke dalam wadah tertutup rapat.
- Setelah Anda mengambil bingke pastikan kembali membungkusan alumunium foil dan rapatkan kembali tutup wadah bingke.
- Simpan dalam lemari es dalam rak khusus. Jangan campurkan dengan bahan makanan yang memiliki aroma menusuk seperti, ikan, daging, atau sayur dan buah yang menyengat.
- Simpan dalam suhu 5-10 derajat celcius.
- Jangan pernah membekukan bingke, karena bila bingke beku, akan mengurangi kandungan nustrisi, kualitas kelembutan, aroma, serta rasanya.
Jika kalian tertarik untuk membuat kue bingke ini, caranya sangat mudah. Berikut kami berikan resep dan cara memasak kue bingke.
Resep Bahan Bingke Berendam:
- 3 butir telur
- 150 gr gula pasir
- 1 butir kelapa, parut
- 30 lbr daun suji
- 2 lbr daun pandan
Cara Membuat bingke berendam :
- Campurkan kelapa parut dan daun suji, tambahkan dgn 300 ml air. Peras lalu saring. Sisihkan 250 ml santan daun suji tadi.
- Kocok lepas telur, tambahkan gula pasir, kocok lagi perlahan hingga gula melarut.
- Tambahkan santan daun suji, aduk rata.
- Olesi pinggan tahan panas dgn minyak goreng. Sendokkan adonan ke dalam pinggan.
- Ambil loyg 30 x 40 cm, tambahkan sedikit air. Rendam pinggan berisi adonan bingka, panggang selama 40 menit dgn suhu 150 derajat Celsius sampai matang.
Sumber : https://digulis.com/2016/05/29/bingke-berendam-kue-khas-pontianak/
Langganan:
Postingan (Atom)